Pembrontakan PKI di Madiun
PEMBERONTAKAN PKI MADIUN
Front Demokrasi Rakyat
Pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya Amir Syariffudin menjatuhkan Kabinet Hatta. Untuk tujuan itu, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta, pada tanggal 26 Februari 1948. FDR terdiri atas Partai Sosialis, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri.
Strategi Front Demokrasi Rakyat :
Dalam parlemen, mengusahakan terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik dalam rangka menggulingkan Kabinet Hatta.
Menghasut ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dengan cara pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan.
Menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina.
Menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah liar serba kacau (untuk mengalihkan perhatian dan menghadang serangan TNI).
Propaganda Muso
Sejak Musso kembali dari Uni Soviet, kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI. Atas anjurannya, partai-partai yang tergabung dalam FDR meleburkan diri dalam PKI. Kemudian PKI menyusun politbiro (dewan politik) yang kuat, dengan Muso sebagai ketua dan Amir Syarifuddin sebagai sekretaris pertahanan.
Dalam rangka menjatuhkan wibawa pemerintahan RI, Musso dan Amir Syarifuddin berkeliling mempropagandakan PKI beserta program-programnya ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sambil menjelek-jelekkan pemerintah, mereka mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro-pemerintah RI. Persaingan itu turut menentukan meletusnya pemberontakan PKI Madiun atau yang dikenal sebagai Madiun Affair.
Kudeta di Madiun
Pada tanggal 11 September 1948, terjai bentrokan berdarah di Surakarta antara pasukan pro-pemerintah RI (Divisi Siliwangi) melawan pasukan pro-PKI (Divisi IV). Untuk mengatasi keadaan, pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi daerah Pati, Semarang, dan Madiun. Pada tanggal 17 September 1948, pasukan pro-PKI mundur dari Surakarta.
Kejadian di Surakarta ternyata hanya sebagai pengalih perhatian. Sementara kekuatan TNI tertuju ke Surakarta, pada tanggal 18 September 1948, Sumarsono dari Pesindo dan Letkol Dakhlan dari Brigade 29 yang pro-PKI menggalang perebutan kekuasaan di Madiun. Tindakan itu disertai penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat. Lalu, pemberontak mendirikan pemerintahan Soviet di kota itu.
Musso dan Amir Syarifduddin sedang berada di Purwodadi ketika kudeta di Madiun berlangsung. Mereka lalu segera ke Madiun, mendukung kudeta, dan meengambil alih pimpinan. Secara resmi mereka memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tindakan Musso dan Amir Syarifuddin tersebut memperjelas bahwa pemberontakan di Madiun didalangi oleh PKI.
Ketegasan Pemerintah RI
Menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah RI bersikap tegas. Ketegasan itu tampak dari pidato presiden yang mengajukan pilihan kepada rakyat : ikut Musso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Tawaran itu segera disambut dengan sikap mendukung pemerintah RI. Kemudian, pemerintah menginstruksikan Kolonel Sadikin dari Divisi Siliwangi untuk merebut kota Madiun.
Madiun diserang dari dua arah, dari barat oleh pasukan Divisi Siliwangi dan dari timur oleh pasukan di bawah pimpinan Kolonel Sungkono. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun dapat dibebaskan dari pasukan pro-PKI. Pengejaran terhadap para tokoh pemberontakan terus dilanjutan. Musso tewas tertembak dalam pengejaran di Ponorogo. Sedangkan Amir Syarifuddin beserta Maruto Darusman, Suripto, dan Sarjono dapat ditangkap di Purwodadi. Peristiwa itu mengakhiri pemberontakan PKI Madiun.
Sumber : http://www.materisekolah.com
me.jpg)
0 comments: